PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA
Abstract
ABSTRACTÂ The obligation for investigators to conduct additional investigation, in case of the return of the case file from the prosecutor to the investigator because of the imperfection of the case file. In Article 138 (2) KUHAP has opened an opportunity for investigators to cooperate with a matching public prosecutor in an effort to complete the case file, which the investigator can consult the difficulties encountered. with a relatively short time can be used by investigators to be able to complete the investigation properly and can restore the complete case file in accordance with the instructions of the public prosecutor.References
DAFTAR BACAAN
Atang Ranoemihardja R., 1983, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung.
——————, 1983, Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP), cet. I Tarsito, Bandung.
Djoko Prakoso, 1984, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, cet. I Ghalia Indonesia, Jakarta.
Redaksi Bumi Aksara, 1995, KUHAP Lengkap. Bumi Aksara, Cet. V.
Soesilo R., 1980, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), Cet., I, Politeia, Bogor.
————, 1980, Teknik Berita Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan Laporan, Politeia, Bogor.
Soedjono D., 1976, Kriminalistik dan Ilmu Forensik, Teri Bisanakarya, Bandung.
————,Susilo Yowono, 1982, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem Prosedur, Alumni, Bandung.
Tanusubroto S., 1983, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cet XI, Sumur, Bandung.
Departemen Kehakiman, 1984, Hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL I, Jakarta, 19-21 Maret.
————, 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cet. III, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
