PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BADUNG
Abstract
ABSTRACTImplementation of development is not merely the duty and responsibility of the government alone, but rather an obligation and responsibility of all nations and all levels of Indonesian society. Through the rural development communities are required to have tenacity and toughness having the capability to overcome all obstacles and barriers in order to develop and stability of the region.The success of rural development allows the distribution of development and its results lead to the creation of social justice for all people, as well as creating a stable economy and the stability of a healthy and dynamic region in accordance with the system of administration village under Law No. 32 of 2004 on Regional Government, namely that rural development is carried out through a process, which is a series of rural development programs ongoing and accounted for in accordance with the implementing regulations of the village administration.References
DAFTAR BACAAN
Ateng Syarifrudin, Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito Bandung, 1976.
Azizah Mursjid, Peranan Pimpinan dan Partisipasi Sosial Dalam Pembangunan Desa, Pidato Ilmiah, Mataram, 1984.
Baratha I Nyoman, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
M. Cholid Mansjur, Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
Momon Sutisna Sandjaja, Syahran Basah SH. Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa, Alumni, Bandung, 1983.
Sinaga SM, Buku Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa, Pos Pelita Bantuan Hukum Jakarta, 1981.
Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1977.
Widjaja A.W. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
______, Biro Bina Pemerintahan Desa Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali, Buku I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa beserta Aturan Pelaksanaannya, Denpasar.
______, Biro Bina Pemerintahan Desa Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali , Buku II Jilid I Himpunan Surat-surat Edaran, Instruksi Petunjuk Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Denpasar.
______, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991, Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.
______, Team Pembina Penatara dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, P4, GBHN. Jakarta, 1980.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
