TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG  PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I Komang Agung Sri  Brahmanda; A.A. Mas Adi  Trinaya Dewi

doi:10.46650/kd.v23i2.1582

I Komang Agung Sri Brahmanda Universitas Dwijendra Denpasar
A.A. Mas Adi Trinaya Dewi Universitas Dwijendra Denpasar

DOI: https://doi.org/10.46650/kd.v23i2.1582

Keywords: Kebijakan Hukum, Pengelolaan, Lingkungan Hidup, Legal Policy, , Management, Environment

Abstract

Criminal law serves as a coercive instrument to protect society from harmful acts, including those that result in environmental pollution. Environmental pollution refers to the entry of living organisms, substances, energy, and/or other components into the environment due to human activities, thereby reducing its quality to a level that renders it unfit for its intended function. This study aims to examine and understand the criminal law policy in the implementation of Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management, both in the present and in the future. The research employs a normative legal method with a statutory approach. The findings indicate that the current environmental criminal law policy has not been effectively enforced, as enforcement efforts are still limited to administrative warnings, with no criminal sanctions applied. Court decisions have not yet resulted in imprisonment or penal measures against perpetrators of environmental pollution. In the future, criminal law policy should be strengthened through enhanced environmental monitoring, particularly in relation to category C mineral mining activities that cause environmental degradation, and by developing environmental supervision manuals. The study concludes that the current enforcement of environmental criminal law policy remains suboptimal due to the absence of penal verdicts and insufficient governmental commitment to environmental protection. Future policy must include more rigorous oversight and the implementation of clear enforcement guidelines to ensure environmental sustainability.

References

Bormasa, A., Pasalbessy, J. D., & Ubwarin, E. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara. Pattimura Legal Journal, 1(1), 30-43.

Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. Legal Pluralism: Journal of Law Science, 6(1).

Husin, S. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Juliyanti, J. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632.

Makarao, M.T. (2006). Aspek-Aspek Hukum Lingkungan. Jakarta: Gramedia

Muhajir, A. (2023). Pergeseran Mata Pencaharian Masyarakat Terhadap Kerusakan Hutan Mangrove (Studi Kasus Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba)= Shifts Of People’s Livelihoods Towards Mangrove Forest Damage (A Case Study On Salemba Village Ujung Loe District Bulukumba Regency) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. Lambung Mangkurat Law Journal, 5(2), 203-214.

Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Syaputra, D. (2017). Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 11(76).

Thamrin, H. (2021). Peran dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Collegium Studiosum Journal, 4(2), 55-63.

Thani, S. (2017). Peranan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Warta Dharmawangsa, (51).

Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 167-183.