PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF TERDAFTAR BERDASARKAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

  • Ni Made Trisna Dewi Universitas Dwijendra, Denpasar
  • Ida Bagus Bayu Brahmantya Universitas Dwijendra
  • Kadek Yoga Artha Diputra Universitas Dwijendra
Keywords: Hak kekayaan intelektual, merek, perlindungan hukum, Intellectual property rights, trademarks, legal protection

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are the result of human intellectual activity expressed in the form of creations, works of art, designs, or inventions that are beneficial to human life. One form of IPR is a trademark, which functions as a sign affixed to a product to distinguish it from others, although it is not part of the product itself. Juridically, the requirements for trademark registration are governed by Article 4 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to examine the legal regulation of the use of trademarks that are inconsistent with those registered, and to provide legal certainty regarding the use of registered collective marks pursuant to Article 79 of the aforementioned Law. The research employs a normative legal method. The results of the study indicate that Article 79 contains vague legal norms, particularly in its reference to the principle of mutatis mutandis, which is not clearly or explicitly defined, thereby creating potential for multiple interpretations. The conclusion of this study is that trademark registration strengthens the legal position of trademark holders in filing lawsuits and resolving trademark disputes before the court. In the business context, legal certainty in trademark registration also enhances investor confidence and provides assurance in conducting investment activities.

References

Chazawi, H. A. (2019). Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual. Malang: Media Nusa Creative

Dewi, N. M. T. (2021). Perlindungan hukum hak merek dalam persaingan pasar bebas di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 397-404.

Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Di Dusun Pringalot Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Kerta Dyatmika, 19(2), 87-97.

Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Kerta Dyatmika, 18(1)), 56-67.

Gunawati, A. (2015). Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis. Bandung: Alumni

Indradewi, A. A. S. N. (2022). Dimensions of Intellectual Property Rights Law Regulations in Indonesia. Focus Journal Law Review, 2(1).

INDRADEWI, A. S. N. (2016). Pendaftaran Hak Cipta Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kerta Dyatmika, 13(1).

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mulyani, S. (2016). realitas pengakuan hukum terhadap hak atas merek sebagai jaminan fidusia pada praktik perbankan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 11(2).

Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. Mimbar Keadilan, 240068.

Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(1), 117-134.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (legal research). Jakarta: Sinar Grafika

Utomo, T. S. (2010). Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu

Published
2024-09-25
How to Cite
Dewi, N. M. T., Ida Bagus Bayu Brahmantya, & Kadek Yoga Artha Diputra. (2024). PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF TERDAFTAR BERDASARKAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Kerta Dyatmika, 21(2), 1-11. https://doi.org/10.46650/kd.v23i2.1540
Section
Articles