PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA

Abstract

Kepariwisataan merupakan salah bagian dari hak asasi manusia, begitu juga dengan hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena tidak jarang terjadi peristiwa yang merugikan wisatawan sabagai implikasi penggunaan barang/jasa usaha pariwisata. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum wisatawan dalam hukum positif di Indonesia dan tanggungjawab pengelola usaha pariwisata terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan dalam berwisata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan The Statue  Approch  yaitu penelusuran melalui peraturan perundang – undagan yaitu UU Kepariwisataan dan UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, UU Kepariwisataan hanya memberikan pengaturan terhadap perlindungan hak – hak wisatawan, namun tidak mengatur pertanggungjawaban bagi pengusaha pariwisata apabila menyebabkan kerugian bagi wisatawan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban terhadap wisatawan diatur dalam UU Perlindungan konsumen dan tidak menutup kemungkinan terdapat pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan usaha pariwisata. Tourism is part of human rights, as well as legal protection rights owned by tourists in the implementation of tourism because it is not uncommon for events that are detrimental to tourists, such as the implied use of tourism business goods/services. Based on this phenomenon, this study aims to determine the legal protection arrangements for tourists in positive law in Indonesia and the responsibilities of tourism businesses towards tourists in the event of an accident while traveling. This research was compiled using normative research methods with the Statue Approach, tracing through statutory regulations, the Tourism Law and the Consumer Protection Law. Based on the research results, the Tourism Law only provides arrangements for the protection of tourist’s rights but does not regulate accountability to tourism entrepreneurs if they cause harm to tourists. Arrangements regarding responsibility for tourists are regulated in the Consumer Protection Act and cannot rule out criminal responsibility if it is proven that an error has occurred in the management of the tourism business.