PENGUASAAN TANAH OLEH ORANG ASING DIINDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYAUNDANG-UNDANG NOMOR: 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
PENGUASAAN TANAH OLEH ORANG ASING DIINDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYAUNDANG-UNDANG NOMOR: 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Keywords:
Keywords: Tenure, Land Rights, Foreigners,
Abstract
Abstract The issue of land rights is a central issue in our agrarian law system. With the advancement of tourism, visits from foreign tourists who come to Bali and supported by direct flight transportation to Bali, many foreign nationals come to Bali for various purposes including for vacation, vacation while doing business, work, learn culture, research and so on. , so that some of them stay in Bali for a few days and some for a long period of time and at the same time open a business. Furthermore, the authors are interested in further research on Land Ownership by Foreigners after the promulgation of the 1960 LoGA. The formulation of the problem in this study is whether foreigners can control land with property rights in Indonesia based on the 1960 LoGA and what are the requirements and procedures so that foreigners can control land in Indonesia based on the 1960 LoGA? The type of research used in this research is normative legal research which is also known as normative juridical, which discusses the doctrines contained in legal science, which aims to find legal principles and positive legal doctrines that apply. The author chooses the type of normative research in writing. This is due to a conflict of legal norms in terms of Land Ownership by Foreigners based on Law Number: 5 of 1960 and the Implementation of Government Regulation Number 103 of 2015. The results of the study show the following conclusions: first, that foreigners can own land in Indonesia with Use Rights and Rights Rent. Second, foreigners can own land with usufructuary rights in accordance with the mechanism determined by the law, namely by going through the following process: 1) Delegation of rights first, then the sale and purchase process is carried out before the Land Deed Making Officer (PPAT) followed by land registration at Local land office; 2) The relinquishment of rights is first carried out by Indonesian citizens, then followed by registration of the application for rights at the local land office.References
Buku
Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu,Yogyakarta
Boedi Harsono (b), 2007, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan
Jurnal
Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA TEKNOLOGI 4.0. Kerta Dyatmika, 17(2), 12-22.
Yanti, A. I. E. K. (2019). KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI. Kerta Dyatmika, 16(2), 59-68.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan dan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Hak Pakai
Peraturan Menteri nomor 29 tahun 2016 tentang kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing.
Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu,Yogyakarta
Boedi Harsono (b), 2007, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan
Jurnal
Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA TEKNOLOGI 4.0. Kerta Dyatmika, 17(2), 12-22.
Yanti, A. I. E. K. (2019). KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI. Kerta Dyatmika, 16(2), 59-68.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan dan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Hak Pakai
Peraturan Menteri nomor 29 tahun 2016 tentang kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing.
Published
2021-09-15
How to Cite
I Gede Sumerta. (2021). PENGUASAAN TANAH OLEH ORANG ASING DIINDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYAUNDANG-UNDANG NOMOR: 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Kerta Dyatmika, 18(2), 71-81. https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1206.71-81
Section
Articles
