ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI
Keywords:
Keywords: Crime, Online Gambling, Bali Regional Police
Abstract
Abstrak Crime is all forms of actions and actions that are economically and psychologically harmful that violate the laws that apply in the Indonesian state as well as social and religious norms. The form of crime that has recently been rampant and very worrying is online gambling. Currently, online gambling crimes are still rife in the community due to the lack of maximum law enforcement against online gambling actors. Based on the background of the problem that the author has described above, it can be concluded that several problems were raised in this study, namely as follows: What are the factors that cause online gambling crimes in the Bali Regional Police jurisdiction? And what are the efforts made by the Police in tackling online gambling crimes within the jurisdiction of the Bali Regional Police? The research method used in this study is an empirical legal research method. Empirical legal research is the subject of the study, which is the law that is conceptualized as actual behavior as an unwritten social phenomenon that is experienced by everyone in social life relationships. Factors causing online gambling crimes in the Bali Regional Police jurisdiction where these factors are internal factors and external factors. Internal factors come from the perpetrators of these crimes which consist of low Human Resources (HR) and internet abuse factors. In addition to internal factors, there are also other factors where these factors are external factors where these factors come from outside the perpetrators of the crime where the external factors are economic factors, community factors not obeying the law and environmental factors. Efforts made by the Police in tackling online gambling crimes in the Bali Regional Police jurisdiction include Pre-Emtif Efforts by instilling moral values to the younger generation as well as conducting counseling to the Polres to always be aware of online gambling crimes, preventive efforts in the form of conducting education, Closing good sites that smell like online gambling, and Carrying out monitoring and repressive efforts in the form of conducting investigations, conducting investigations, making arrests, conducting searches, conducting detentions, sealing places that have been proven to be hotbeds for online gambling activities , and Develop the information of the perpetrators who have been caught before.References
Adang, dan Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung,
Ahmad M. Ramli, 2009, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta,
Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta,
Kartini Kartono, 2009, Patologi Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Lanka Amar, 2017, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung,
Sadijono, 2006, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta,
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung,
Jurnal
Hermon N. H. Hutasoit, 2019, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana,
I Gusti Ayu Shabaina Jayantari,2019, Kekuatan Aalat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime) Jurnal Hukum Udayana, Vol.08, No.06,
Indradewi, A. S. N. (2015). Hambatan Satuan Provos Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggota Polri. (Studi di Polresta Denpasar). Kerta Dyatmika, 12(2).
Putu Dyatmikawati, 2017. Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta. Kerta Dyatmika, 14(2).
Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0. Kerta Dyatmika, 17(2), 12-22.
SH, A. S. N. I. (2017). Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri. Kerta Dyatmika, 14(2).
Peraturan Perundang-Undangan
Amandemen ke–IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016
Ahmad M. Ramli, 2009, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta,
Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta,
Kartini Kartono, 2009, Patologi Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Lanka Amar, 2017, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung,
Sadijono, 2006, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta,
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung,
Jurnal
Hermon N. H. Hutasoit, 2019, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana,
I Gusti Ayu Shabaina Jayantari,2019, Kekuatan Aalat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime) Jurnal Hukum Udayana, Vol.08, No.06,
Indradewi, A. S. N. (2015). Hambatan Satuan Provos Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggota Polri. (Studi di Polresta Denpasar). Kerta Dyatmika, 12(2).
Putu Dyatmikawati, 2017. Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta. Kerta Dyatmika, 14(2).
Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0. Kerta Dyatmika, 17(2), 12-22.
SH, A. S. N. I. (2017). Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri. Kerta Dyatmika, 14(2).
Peraturan Perundang-Undangan
Amandemen ke–IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016
Published
2021-09-07
How to Cite
I Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama. (2021). ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI . Kerta Dyatmika, 18(2), 20-32. https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1200.20-32
Section
Articles
