MASALAH DAN TANTANGAN SUBAK DI BALI BERKENAAN DENGAN AGRIBISNIS
Abstract
Pembangunan pertanian perlu dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis yang saling terkait, saling tergantung, saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usahatani, dan hilir serta sektor jasa dan penunjang. Keberhasilan pembangunan agribisnis sebagian besar tergantung pada faktor dan kebijakan yang berada di luar kewenangan Kementerian Pertanian, seperti kebijaksanaan pengembangan infrastruktur dan sarana publik yang menunjang pertanian, seperti irigasi, jalan pertanian, energi, komunikasi, air bersih, kebijaksanaan kelembagaan pelayanan informasi, teknologi, kredit, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia, kebijaksanaan kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi. Namun, pembangunan pertanian dan pedesaan yang dilaksanakan di Indonesia tampaknya belum memberikan hasil yang diharapkan khususnya yang berkenaan dengan para petani. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran masalah dan tantangan subak di masa mendatang berkenaan dengan agribisnis.Pengembangan sistem subak untuk tetap berlanjut memerlukan adanya penyatuan (suatu payung) manajemen kelembagaan di tingkat departemen dan koordinasinya antar sub-sistem di tingkat lapangan, atau dikenal dengan istilah “manajemen satu atapâ€, sehingga para petani secara mudah melaksanakan kegiatannya dan mudah mendapatkan kebutuhan sarana produksinya. Paradigma pembangunan “haruslah†bermuara pada pertanian (petani) yaitu pengembangan subak-subak yang lestari dan dinamis, sepanjang masih diakui bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian dan pertanian merupakan salah satu aset budaya Bali. Langkah-langkah diatas merupakan salah satu wujud dari kegiatan pemberdayaan subak, dimana kegiatan ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan komprehensif.Kata Kunci : pembangunan pertanian, pembangunan pedesaan, subakÂReferences
Chambers, R. 1983. Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES
Elizabeth, R. 2007. Partisipasi sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Integrasi Jagung
dan Ternak. http://ejournal.unud.ac.id /abstrak/(8)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak(1).pdf
Elizabeth, R. dan Iwan S.A. 2009. Sistem Kelembagaan Komunitas Petani Sayuran di Desa Baturiti, Kabupaten
Tabanan Provinsi Bali. http://pse.litbang. deptan.go.id/ind/pdffiles/ MKP_B6.pdf
Fatah, L. 2006. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Banjarbaru: Pustaka Banua.
Hanggoro, H.T. 2012. Menyimak Subak. http://historia.co.id/artikel/kuno/1018/Majalah-Historia/Menyibak_Subak,
dimuat 24 Mei 2012.
Kuswanto. 1997. Penyesuaian Kelembagaan P3A: Belajar dari Pengalaman Pengembangan Usaha Ekonomi P3A di
Kabupaten Nganjuk. Padang: PSI-UDLP, UNAND.
Sedana, G. 2005. Masalah dan Tantangan Subak dalam Pembangunan Pertanian di Masa Mendatang. Dalam
Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam Pitana dan Setiawan AP. editor. Revitalisasi Subak dalam Memasuki
Era Globalisasi. Yogyakarta: Andi
Sutawan, N., M. Swara, W. Windia, dan IW Sudana. 1989. Pilot Proyek Pengembangan Sistem Irigasi yang
Menggabungkan Beberapa Empelan/Subak di Kabupaten Tabanan dan Buleleng. Denpasar: Universitas
Udayana.
Syahyuti (2007). “Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi
Di Perdesaan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian.
Volume 5 No. 1, Maret 2007