PERANAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM MENUNJANG KREDIT  	PERTANIAN DI DESA ADAT BAHA BADUNG

I Wayan Caka Pratama; Anak Agung Gde Pushpha

doi:10.46650/dwijenagro.4.1.311.%p

I Wayan Caka Pratama Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra
Anak Agung Gde Pushpha Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra

DOI: https://doi.org/10.46650/dwijenagro.4.1.311.%25p

Abstract

Menurut Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang dimaksud dengan lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik Desa Pekraman yang telah berkembang, memberikan manfaat, sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya sehingga perlu di bina, ditingkatkan dan dilestarikan keberadaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan besarnya peranan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Baha Badung dalam menunjang kredit pertanian di Desa Adat Baha Badung.Hasil dari penelitian ini bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Baha Badung turut berperan dalam menunjang kredit pertanian di Desa Adat Baha Badung. Besarnya peranan Lembaga Perkreditan (LPD) Desa BahaÂ BadungÂ dalamÂ menunjangÂ kreditÂ pertanianÂ diÂ DesaÂ AdatÂ BahaÂ BadungÂ adalahÂ cukupÂ berperan. Perkembangan kredit pertanian dari tahun 2006-2010 adalah pada tahun 2006 sebesar Rp 912.250,00, tahun 2007 sebesar Rp 875.300,00, tahun 2008 sebesar Rp 925.475,00, tahun 2009 sebesar Rp 902.100,00 dan pada tahun 2012 sebesar Rp 889.675,00.Kata kunci : Peranan LPD, Kredit PertanianÂ

References

Budiasa, 2011, Pertanian Berkelanjutan Teori & Pemodelan, Udayan University Press, Denpasar. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Badung, 2007, Profil LPD Badung. Badung.

Darwin (Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat Penelitian Ekonomi -

LIPI, Jakarta, 2003.

Harahap, Sofyan Syapri, 2006, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003, Tentang Penilaian Kinerja Lembaga Perkeditan Desa

(LPD).

Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga,

Jakarta, 2000.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002, Tentang Lembaga Perkeditan Desa (LPD).

Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkkan Ekonomi

Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat

Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, Jogjakarta.

Suparta, Sudita, 2011, Wujudkan Pertanian Berkelanjutan Suara hati HKTI Provinsi Bali, Pustaka Nayottama,

Denpasar.

Syafaruddin Alwi, 1980, Alat-alat Analisis dalam pembelanjaan, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.